Jumat, 01 Juni 2012

Jusuf Kalla, Politikus yang Sering Jatuh Bangun

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla adalah politisi yang datang dari timur dan bergelut dengan usaha bisnis turunan dan politik yang sering jatuh bangun. 


Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group.

Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi.

Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu. Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sembilan orang cucu.

Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Ia pun menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di almamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.

Saat ini, melalui Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2011, Jusuf Kalla mendapat penganugerahan doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar.

Politikus Yang Pernah "Jatuh"
Pada Munas partai golkar di Bali pada tanggal 19 Desember 2004 ia terpilih menjadi ketua umum dengan meraih 323 suara mengalahkan Akbar Tandjung yang hanya meraih 156 sura dan tiga suara tidak sah dari 482 suara.

Nama putera kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan ini makin mencuat di era reformasi tatkala mendapat kesempatan menjadi menteri dan menajdi tokoh utama perdamaian Malino. Tokoh yang berpenampilan bersahaja ini pun sempat ikut konvensi Capres Golkar sebelum dipinang SBY menjadi pasangan Cawapres.

Peluang tokoh berjiwa kebangsaan ini cukup terbuka menjadi calon presiden. Terutama setelah ketua umum DPP partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan calon presiden dari partai golkar tidak harus ketua umum tetapi terbuka bagi semua kader yang diseleksi menjadi calon presiden.

Segera beberapa nama mencuat ke permukaan dan salah satu nama yang paling mencuat adalah Muhammad Jusuf kalla yang ketika itu menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) kabinet Gotong Royong.

Pada prakonvensi Capres Golkar, ia adalah seorang kandidat yang lolos mengikuti konvensi nasional namun sehari sebelum konvensi Nasional partai Golkar pada 20 April 2004 ia mengundurkan diri sebagai kontestan karena telah dipinang oleh demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi cawapres sekaligus mengundurkan diri dari jabatan Menko Kesrah terkait dengan keputusan itu.

Walaupun demikian, Kalla  yang pada masa pemerintahan Gus Dur dipercayakan sebagai pemimpin Departemen Perindustrian dan Perdagangan ini pernah mengecap pil pahit. Ia menjabat  pemimpin departemen itu selama enam bulan. Ia bersama Meneg BUMN Laksamana Sukardi dipecat dengan alasan yang tidak jelas.

Pada mulanya alasan pemecatan itu karena tidak bisa bekerja sama dengan tim ekonomi lainnya kemudian dalam rapat tertutup dengan DPR, Gus Dur meyebut alasan pemberhentiannya karena KKN. Namun tuduhan itu dibantah oleh keduanya sementara Gus Dur sendiri tidak mampu membuktikannya.

Pemecatan ini diyakini banyak pihak sebagai kesalahan Gus Dur yang terbesar yang secara langsung berpengaruh pada proses politik hingga tergulingnya Gus Dur dari singgasana Presiden. Setelah Megawati Sukarnoputri naik tahta menjadi presiden menggantikan Gus Dur, ia dipercaya kembali duduk di jajaran kabinet sebagai Menko Kesra periode 2001-2004.

Kiprahnya dalam menjalani kepercayaan ini amat menonjol. Dia sukses meletakkan kerangka perdamaian di daerah Poso dan Ambon. Lewat pertemuan Malino I dia berhasil meredakan konflik Poso kemudian meprakarsai pertemuan Malino II yang mengajak umat Isalam dan Kristen di Ambon untuk menghentikan pertikaian.

Selanjutnya setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, ia ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Partai Golkar sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Dalam perkembangan terakhir, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya. Namun JK dinyatakan kalah dalam quick count (hitung cepat) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei maupun hasil tabulasi Komisi Pemilihan Umum.

Kini Jusuf yang aktif di lembaga palang merah Indonesia ini, diagung-agung bakalan maju menjadi orang nomor satu di negeri ini. Konsisten politiknya, kedekatannya dengan masyarakat dalam aksi-aksi sosial adalah "bom molotov" yang bisa menjadi ledakan yang mengusung namanya menjadi pilihan rakyat. Maka tidak heran kalau sejumlah partai mulai melirik politisi dari timur ini. (www.komhukum.com)

0 komentar:

Posting Komentar